perumahanbekasi.net - Rumah Guruh Dwi Riyanto di Babelan, Kabupaten, Bekasi Jawa Barat tampak tak terusus. Sejak pertama kali beli 2 tahun sampai sekarang, rumah itu dibiarkan kosong dan tidak direnovasi.
Pekerja media itu enggan menempatinya. Alasannya, rumahnya jauh dari pusat kota tempat dia bekerja. Lalu mengapa beli rumah di sana?
Rumah seluas 60 meter persegi itu berharga Rp 95 juta 2 tahun lalu. Guruh ikut program rumah subsidi, sehingga dia hanya membayar cicilan perbulan Rp 750 ribu selama 15 tahun. Cicilan itu tidak berubah selama itu.
"DP (down payment atau uang muka) rumah Rp 5 juta. Makanya saya ambil rumah itu, karena kuat bayar DP," kata Guruh
Namun sampai sekarang dia enggan menempati rumahnya. Sebab jarak rumahnya ke kantor tempat dia bekerja sejauh 38 km. Itu ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Jika dengan mobil melewati tol lingkar luar Jakarta, jarak tempuhnya mencapai 58 km lebih.
Bagimana dengan naik angkutan umum? Perumahan Puri Gardenia - nama perumahan itu - berjarak 10 km dari stasiun Bekasi.
"Harus naik mikrolet. Habis itu naik kereta. Kalau naik motor premium habis sampai 3 liter pulang balik rumah. Waktu tempuh 2 jam lebih, belum macet masuk ke Jakarta," kata dia.
Dengan kondisi itu dia memutuskan untuk tinggal di rumah susun di kawasan Jakarta Utara. Alasannya 'klasik', bisa dekat dengan tempat kerjanya di kawasan Jakarta Selatan dan tempat kerja istrinya di Kelapa Gading.
"(Nyesel beli rumah di sana?) Nggak sih. Itu untuk investasi atau dikontrakkan," kata Guruh yang mengatakan sampai saat ini belum ada orang yang ingin mengontrak rumahnya.
2 pilihan calon pembeli rumah
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda tidak heran dengan cerita seperti itu. Banyak calon pembeli rumah 'terjebak' dengan iming-iming DP rumah murah atau pun harga murah.
Akhirnya si pemilik rumah yang sudah terlanjur beli tidak bisa menggunakan propertinya dengan maksimal. Alih-alih hanya dikosongkan atau dikontrakkan. Kata Ali, si calon pembeli harus memperhatikan faktor jarak rumah dengan pusat kota. Selain itu juga memperhatikan akses transportasi.
"Kalau mau rumah dengan murah, yah pasti tempatnya akan jauh dari kota. Kalau yang agak mahal, yah kemungkinan lokasinya akan bagus," kata Ali.
Namun, kata Ali, pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat perpenghasilan rendah senasib dengan Guruh. Pemerintah harus menyiapkan program atau skema kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut dia kebijakan pemerintah memberikan uang muka rendah sebesar 1 persen untuk pembelian rumah subsidi tidak cukup. Sebab konsumen berpenghasilan rendah akan dibebankan biaya besar di cicilan tiap bulan. Kata dia pemerintah perlu mempunyai 'bank tanah'. Tanah itu dimiliki pemerintah dan ada di wilayah yang terjangkau. Semisal dekat stasiun atau terminal bus.
"Masalahnya pemerintah belum menyiapkan bank tanah. sekarang rumah subsisi atau murah ada di ujung-ujung kawasan. Konsumen kejebak. Harga rumah Rp 150 juta yah di sana. Rumah yang harga segitu nggak dekat dengan stasiun atau sarana transportasi. Jangan sampai sudah beli tapi dikosongkan. Rumahnya itu dikontrakin lagi," cetus Ali.(suara)